Lampung Tengah – Beberapa pemberitaan tentang Nepotisme dalam penempatan jabatan dan rolling jabatan eselon II jelas di pemkab Lampung Tengah terjadi, Bupati Ardito Wijaya terkesan tuli tidak dengar atas kritik dan masukkan publik. Menurut lansiran berita online yang terbit di beberapa media bahwa Ketua Laskar Lampung menyampaikan Nepotisme di birokrasi pemerintahan itu sangat berbahaya. Pasalnya Anggaran negara pengelolaanya rentan dengan KKN dan bertentangan dengan cita cita Presiden untuk membrantas KKN.
Dilansir dari berita Sindo News dalam Pidato Presiden Prabowo menganggap korupsi adalah hambatan terbesar suatu bangsa untuk bangkit dan berkembang lebih maju. Menurut Prabowo, syarat utama bisa terwujudnya Indonesia Maju adalah dengan menghilangkan perilaku koruptif. Bahkan dengan lantang Jenderal TNI ini menyatakan, kalaupun koruptor itu lari ke Antartika, Prabowo akan kirim pasukan khusus untuk mencari mereka di Antartika.
Presiden Prabowo juga menyinggung masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di Indonesia yang dapat membahayakan masa depan kita, anak-anak kita dan cucu-cucu kita.
Menurut Ketua DPC PWRI Lampung Tengah Ferri Arief, Pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) masuk dalam agenda nasional Indonesia, diatur oleh undang-undang dan menjadi bagian dari upaya menjaga peradaban bangsa, seperti yang diperjuangkan sejak Reformasi 1998. Pemberantasan ini merupakan upaya hukum dan moral untuk mencegah serta menanggulangi praktik-praktik KKN di berbagai tingkatan pemerintahan dan masyarakat.
