Dunia Konstruksi Disorot, Gapeksindo Lampung Koordinasi dengan BPK RI
DGNews, Lampung—Dengan banyaknya pengusaha kontraktor yang sudah merasa gerah dengan dunia konstruksi, KPK (Komisi Pencegahan Korupsi) Republik Indonesia (RI) juga turut menyoroti.
Ada 3 poin yang yang menjadi sorotan Gapeksindo yang disampaikan ke BPK RI salah satunya mengenai sistem E-proc (Elektronic Procurement), yang petama yaitu tidak ada pengumuman, kedua ada yang diumumkan tapi tidak dapat meng-upload data dan yang ketiga ada yang sudah mengirim data maupun berkas namun malah dilakukan pembatalan.
Selain daripada itu Gapeksindo juga menyampaikan persoalan regulasi-regulasi yang tidak jelas oleh pihak Pemerintah setempat.
Hal tersebut disampaikan Gapeksindo Provinsi Lampung kepada KPK RI saat menggelar diskusi bersama saat menggelar secara daring (online) pada hari senin (29/7) kemarin.
Ketidak transparan dan ketidak jelasan mengenai regulasi yang diterapkan pemerintah dalam menggelar perekrutan pengusaha konstruksi menjadi perhatian khusus KPK RI saat ini.
“Menanggapi isu-isu dunia konstruksi serta ketidak transparan atas regulasi-regulasi yang tidak jelas dari pihak Pemerintah Provinsi Lampung membuat bingung para pengusaha konstruksi”imbuhnya.
Ketua Gapeksindo Provinsi Lampung Doni Barata menyampaikan kepada KPK RI untuk di Provinsi Lampung ini dikabarkan regulasi-regulasi tersebut ada yang mengatur dan sering disebut “Godfather” dan suka meminta uang duluan dan kami Gapeksindo Lampung salah satu yang menolak regulasi tersebut.
“Dan karena penolakan tersebut kami para pengusaha konstruksi Gapeksindo Lampung menjadi penonton dan jika BPK RI ingin melakukan pencegahan korupsi pada dunia konstruksi di Lampung maka “Godfather” itu harus dipanggil untuk diperiksa agar dapat menghentikan kegiatan seperti itu”ujar Ketua Gapeksindo Lampung.
