DGNews | Redaksi | Welson Lalengke
BERITA | ARTIKEL | OPINI | JURNAL
JAKARTA | Kasus dugaan penggelapan dana oleh dedengkot koruptor di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat telah menjadi pengetahuan umum yang lambat-laun menjadi beban moral bagi organisasi PWI di daerah-daerah. Tidak tahan dengan cibiran publik yang mulai menghantam organisasi itu, sejumlah pengurus PWI di daerah mulai menunjukkan dukungan terhadap proses hukum bagi para pengurus pusat yang terlibat kasus dimaksud ke Bareskrim Polri.
Hal itu sebagaimana dikutip dari media beritabatavia.com edisi 23 April 2024 lalu yang mengatakan bahwa sejumlah pengurus PWI di berbagai daerah mendukung laporan ke Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penggelapan/korupsi dana hibah BUMN untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) oleh PWI Pusat. Sebagaimana diketahui bahwa Edison Siahaan, yang adalah anggota PWI Jaya DKI Jakarta, bersama-sama dengan Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Yusuf Rizal, telah membuat laporan ke Bareskrim Polri terkait kasus tersebut.
“Aksi oknum petinggi PWI Pusat yang ‘menggarap’ dana UKW bantuan dari BUMN tersebut sangat memalukan dan membuat para wartawan merasa profesinya tercemar. Mereka merasa PWI milik sendiri,” ungkap Edison Siahaan terkait alasannya melaporkan kasus dugaan penggelapan dana oleh Hendri Ch Bangun cs.
Masih menurut media beritabatavia.com, para pengurus PWI Daerah, yang menolak disebut identitas dan wilayahnya, sepakat agar kasus yang menerpa PWI tidak cukup diselesaikan hanya lewat keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat. “Sebab peristiwa yang terjadi bukan semata hanya soal pelanggaran etika, moral, maupun etika profesi. Tetapi peristiwa yang terjadi adalah perbuatan melanggar hukum dan dilakukan dengan niat,” tulis media itu mengutip pernyataan salah seorang pimpinan PWI Daerah.
Pengurus PWI di daerah-daerah bahkan mulai mengkosolidasikan diri untuk mendorong digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) dalam rangka mengevaluasi kinerja dan kasus yang menimpa organisasi pers tertua di Indonesia itu. KLB itu juga diharapkan dapat menghasilkan keputusan pembentukan kepengurusan PWI baru yang lebih baik, bermoral, dan bertanggung jawab.
Suara-suara PWI daerah yang terus bergema itu disambut baik oleh para wartawan senior dan sesepuh PWI di Jakarta. “Saat ini kami sedang menampung aspirasi dari daerah-daerah terkait rencana menggelar KLB sebagai usaha penyelamatan organisasi,” ungkap seorang senior PWI kepada redaksi media ini seraya meminta namanya tidak dipublikasikan dengan alasan agar tidak menimbulkan persepsi liar di kalangan masyarakat, Jumat, 17 Mei 2924.
Dari keresahan para pengurus PWI daerah, terlihat bahwa perahu organisasi pers itu secara nasional sedang dalam kondisi yang parah, hampir oleng. Jangankan kepercayaan dari publik, kepercayaan para anggota dan pengurus PWI di daerah-daerah saja sudah hancur. Pengurus daerah-daerah menuding bahwa pengurus pusat PWI tidak memberikan penjelasan yang jujur terkait peristiwa yang sebenarnya, apalagi meminta maaf kepada seluruh anggotanya.
