
Oleh: Dominggus Elcid Li
KUPANG – ‘Jokowi adalah kita.’ Demikian slogan yang pernah populer dalam dua Pemilu yang mengantarkan Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia dua periode. Merujuk pada judul tulisan ini, ucapan selamat tinggal tak hanya ditujukan pada Jokowi, tetapi pada konsep tentang kita itu sendiri. Meskipun tidak ideal, ‘kita’ pernah ada dalam dua dekade reformasi, sebelum dikorupsi oleh sekian keluarga dalam republik. Entah itu keluarga para pimpinan partai politik, keluarga para tokoh agama, keluarga konglomerat pengusaha, keluarga pimpinan mafia, keluarga bekas tokoh mahasiswa, keluarga para jenderal, atau keluarga para bekas presiden dan wakil presiden.
Ketua DPC PWRI LAMPUNG TENGAH MENGUCAPKAN HUT RI KE-79

Tetapi kesalahan demi kesalahan yang berubah menjadi tragedi terjadi sejak Republik Indonesia diproklamasikan juga menunjukkan kekeliruan kolektif. Entah tragedi 1949, 1957, 1965, 1974, 1991, 1996, 1997, 1999, 2004, atau 2024. Pada akhirnya kita sedang tidak membicarakan Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan, Tomy Winata, Beny Ramdhani, Listyo Sigit, Maruli Simanjuntak, Bahlil, Haedar Nashir, Yahya Staquf, atau Tessy. Bagi saya, anda-anda ini tidak berbeda dengan saya, meskipun dalam konteks bersuara, suara kalian lebih nyaring daripada sekian ratus juta orang yang tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia. Tetapi, anda-anda ini juga akan menjadi kenangan dan ingatan yang sebentar lagi purna. Sama seperti Sukarno, Soeharto, Aidit, Untung, Soebandrio, Nasution, Hatta, Sjahrir, Gus Dur, Romo Mangun, Habibie, atau Benyamin S.
Tragedi atau komedi hanya berwarna jika ditatap dari dekat. Selebihnya hanya ingatan samar, entah itu disimpulkan oleh senyum kecil, atau hela nafas panjang. Dalam satuan era, seorang presiden, pelawak, tentara, tokoh agama, atau tokoh mahasiswa tak banyak bedanya. Untuk bisa diingat melampaui rentang abad, butuh sesuatu yang melampaui diri sendiri, keluarga sendiri, golongan sendiri dan maunya sendiri. Tidak terlalu menarik kita berbicara dengan orang yang hanya mengerti dirinya sendiri. Tidak ada gunanya.
Republik adalah Kita
Di tahun 2024, pikiran dan tindakan orang Indonesia cenderung menurun kualitasnya secara kolektif. Para elit Indonesia tidak mampu berpikir abstrak. Entah Haedar Nasir, entah Jokowi, entah Luhut, entah Yahya Staquf. Kemampuan untuk berbicara impersonal, atau tidak menempatkan diri sendiri lebih tinggi dari sekian ratus juta warga negara tidak kalian miliki, tetapi mengapa kalian bisa berada dalam posisi puncak organisasi atau institusi?
Sudah terlalu lama kita pergi meninggalkan tahun 1945. Tahun revolusi. Tahun egaliter. Tahun berbicara apa adanya. Tahun 2024, republik ini sudah menjadi arena pasar, yang sarat kepentingan (interest). Yang besar tidak selalu bermartabat, yang berseragam tidak berarti tidak mencuri, yang beragama tidak berarti sedang berdoa.
Hal-hal mendasar yang seharusnya tidak salah malah dibikin jadi permainan. Tahun 2012, saya berharap Jokowi akan melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Melakukan lompatan yang tidak pernah mampu dilakukan sejak tahun 1945: memberi ruang Indonesia.
Republik adalah organisasi moderen. Di Indonesia diterjemahkan bebas. Seperti terjemahan Super Man (Manusia super), ketika di-Indonesiakan menjadi Suparman. Tanpa kaidah, semua boleh. Orang yang berkuasa tidak eling. Begitu buruknya hingga orang memilih diam, karena malu untuk komentar. Mengapa kita menjadi seburuk ini?
Para pimpinan organisasi moderen Indonesia tidak mampu berpikir abstrak. Bukan cuma seperti bekas jendral macam Luhut, tetapi juga sama eks orang marketing macam Bambang Pacul, atau guru besar intelijen Indonesia Hendropriyono. Salah satu kekeliruan mendasar adalah ketiganya mengamini bahwa kekuasaan, dan darah adalah satu. Republik dimengerti bahwa semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Ruang publik seharusnya tetap dijaga agar ada yang disebut ‘warga negara’. Yang sedang terjadi adalah republik dihapuskan, dan klan/trah keluarga dibesarkan.
Ucapan Bambang Pacul orang PDIP soal Megawati-Puan, tak ada bedanya dengan ucapan Luhut atau Hendro tentang Jokowi-Gibran. Era kerajaan sudah sepakat diganti Republik, dan kini kita diajak untuk berbicara soal pewarisan berbasis darah atau dinasti. Kekeliruan yang dibikin di Jakarta, direproduksi secara masif di berbagai pelosok.
Cina untuk bisa menjadi negara super power dalam tempo yang ‘amat cepat’, menempuh jalan radikal dengan sekian revolusi kebudayaan. Perancis juga sama satu abad sebelumnya.
Sedangkan Indonesia, entah sedang kemana. Jika semua ‘rasa peradaban’ dihilangkan dan rakyat dipaksa mengerti maunya para pejabat negara, dan rumus yang dipakai hanya lah ‘kesejahteraan ekonomi’ maka pertaruhannya adalah jika Bank Indonesia bubar maka seluruh struktur Indonesia bubar. Dialog-dialog khas musyawarah untuk mufakat seperti yang dicantumkan dalam Sila Keempat Panca Sila dilupakan begitu saja.

