“Kalau memang peduli lingkungan, kenapa tidak angkat isu soal perusahaan tambang yang tinggalkan lubang menganga? Atau soal HGU dan konsesi? Kenapa justru menyasar masyarakat kecil seperti sopir dan operator yang bekerja untuk menyambung hidup?” cetusnya.
Soal Tambang Ilegal: Harus Dilihat dari Perspektif Ekonomi
Menanggapi isu tambang ilegal, Sarmansyah mengatakan bahwa ini adalah persoalan bersama yang tidak bisa semata-mata dibebankan pada aparat penegak hukum. Ia menyebut, kondisi ekonomi nasional dan regional yang sedang bergejolak turut menjadi akar persoalan munculnya praktik-praktik ilegal.
“Ya kita akui, tambang ilegal itu masalah. Tapi jangan serta-merta menyudutkan lembaga tertentu. Kita harus lihat akar masalahnya—ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja,” tambahnya.
APHKB Diminta Tampilkan Data Nyata
Sarmansyah juga menantang APHKB untuk menampilkan data kondisi ekonomi masyarakat Kutai Barat secara nyata, bukan hanya mengutip data dari BPS atau lembaga lain. Ia menyebut opini yang dibangun APHKB selama ini cenderung tidak berdasar dan mengarah pada provokasi.
“Kalau memang ingin bicara data, turun ke lapangan. Jangan hanya bangun narasi kosong. Selama ini yang dibangun hanya opini-opini sesat yang justru memperkeruh suasana,” katanya.
“Ormas Harus Memberi Manfaat, Bukan Jadi Beban”
Menutup pernyataannya, Sarmansyah berharap agar semua ormas dan LSM di Kutai Barat berperan aktif dalam membangun daerah, bukan menjadi beban. Kritik boleh, namun harus dibarengi dengan kontribusi nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat.
“Organisasi itu harus memberi manfaat. Baru punya moral untuk mengkritik. Jangan hanya tahu menekan tanpa solusi,” tutupnya.
( ARSD )
