KUTAI BARAT – Pernyataan tajam datang dari Sarmansyah, tokoh masyarakat Kabupaten Kutai Barat (Kubar), yang menyoroti keras sikap Alsiyus, Sekretaris Organisasi Aliansi Penyelamat Hutan Kutai Barat (APHKB). Sarmansyah menyayangkan opini-opini negatif yang terus dibangun oleh Alsiyus, yang menurutnya tidak hanya menyudutkan institusi kepolisian, tapi juga berpotensi memprovokasi masyarakat dengan narasi-narasi yang melemahkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Sarmansyah, yang dikenal sebagai mantan Kepala Adat Kampung Tutung di era kepemimpinan Bupati Ir. A Rama Asia, menegaskan bahwa tindakan-tindakan provokatif seperti ini dapat menjadi preseden buruk bagi pembangunan di Kutai Barat, terutama dalam hal kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya.
“Yang dilakukan oleh Alsiyus ini sangat mengkhawatirkan. Seolah-olah penegak hukum tidak bekerja, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Narasi-narasi semacam ini sangat berbahaya dan bisa berdampak buruk pada iklim investasi di Kutai Barat,” tegasnya, Sabtu (1/6).
Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap arah kritik yang disampaikan APHKB yang dinilai tidak proporsional dan tidak konstruktif. Terlebih lagi, menurutnya, masa pemerintahan Bupati Kutai Barat yang baru saja berjalan 100 hari, sejak pelantikan pada 20 Februari hingga 30 Mei lalu, tentu membutuhkan dukungan dari semua pihak, bukan tekanan sepihak tanpa dasar.
“Ormas Harusnya Membantu, Bukan Menekan”
Sarmansyah menegaskan bahwa tugas ormas dan LSM semestinya adalah membantu pemerintah, bukan menebar narasi “teror” kepada masyarakat. Ia mendorong organisasi-organisasi masyarakat untuk berkontribusi nyata dalam membangun daerah, seperti melakukan survei sosial atau riset terhadap kondisi ekonomi masyarakat, bukan sekadar melontarkan kritik yang tidak berdasar.
“Kalau kita bicara soal pekerjaan, semua kembali ke persoalan ekonomi. Maka peran ormas adalah membantu pemerintah menciptakan solusi, bukan menambah beban dengan narasi yang tidak berdasar. Harusnya kerja nyata dulu baru bicara kritik,” tegasnya.
“Jangan Diskreditkan Institusi Negara”
Menurut Sarmansyah, narasi yang dibangun oleh Alsiyus bersama H. Abd Rais melalui APHKB cenderung mendiskreditkan institusi negara, khususnya aparat penegak hukum. Ia mempertanyakan mengapa APHKB tidak pernah secara terbuka mengkritisi perusahaan-perusahaan besar yang meninggalkan lubang tambang tanpa reklamasi, atau perusahaan yang diduga beroperasi tanpa izin resmi.
