“Sepertinya dari sini gubernur Lampung dapat memahami kehendak rakyat dan tampak terlihat sigap untuk memahami pokok akar masalah. Adanya sumbatan dibutuhkan pembuka kran demokrasi dengan membangun komunikasi bertemu langsung duduk bersama di ruang terbuka menemui pengunjuk rasa. Dan ini adalah contoh langkah yang tepat dalam menyikapi permasalahan nasional,” menurut Romo yang juga pengamat kebijakan publik.
Unjuk rasa ini tercatat berlangsung dengan damai, mencerminkan kedewasaan masyarakat Lampung dalam menyampaikan aspirasi melalui jalur demokrasi. Gubernur Mirzani berharap, dengan penyampaian langsung aspirasi ini kepada Ketua MPR RI, suara mahasiswa dan masyarakat Lampung dapat didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan di tingkat nasional.
10 (Sepuluh) tuntutan aksi tersebut yang di sampaikan Gubernur Lampung Mirzani kepada Ketua MPR RI meliputi: pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, pemotongan tunjangan dan gaji DPR, penghentian penggunaan pajak rakyat sebagai alat penindasan, desakan kepada Presiden Prabowo agar memecat menteri bermasalah, restrukturisasi partai politik yang kadernya duduk di eksekutif maupun legislatif, peningkatan gaji dosen dan guru, reformasi total Polri serta penegakan keadilan bagi almarhum Affan Kurniawan, penolakan RKUHAP yang dinilai merugikan rakyat, penolakan efisiensi di sektor pendidikan dan kesehatan, hingga pembebasan lahan untuk petani Anak Tuha serta reformasi agraria di Lampung.
“Menurut pengamatan kami, ini merupakan bukti bahwa aspirasi rakyat Lampung tidak dibiarkan berlama-lama terhenti di jalanan harusnya menjadi rujukan pemerintah pusat dalam menangani gejolak rakyat. Langkah cepat dan tanggap Pemerintah Provinsi Lampung menanggapi dan menindak lanjuti suara rakyat patut di apresiasi secara nasional,” tuturnya.
