Ditambahkan oleh Al Ahra ketua koordinator tim PWRI Lampung Tengah, “Bupati harus tegas untuk meminta pengajuan pembayaran di tahan dulu jika benar pekerjaan tidak sesuai spek dan bestek,’ tegasnya.
Bayangkan jika 10 Proyek Prioritas Bupati Lampung Tengah dengan nilai Milyaran dan belasan Milyar Rupiah tersebut pengerjaanya acak acakan semua dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar besarnya yang diduga bisa menimbulkan korupsi besar besaran, APH harus tegas jangan tebang pilih dan tolak gratifikasi untk memproses hukum sesuai dengan tujuan presiden Prabowo dalam membrantas penyakit Korupsi.
“Timsus PWRI Lampung Tengah akan turun lapangan berdasar informasi publik untuk kontrol sosial dan meyelamatkan 10 proyek prioritas Bupati Ardito dalam berbenah Lampung Tengah bersama masyarakat,” Kilasnya Al Ahra koordinator timsus PWRI.
