Perlu diingat uang yang digunakan untuk membeli foto-foto pejabat tersebut bukanlah uang pribadi kepala sekolah atau kepala tiyuh, melainkan uang negara. Setiap pengeluaran dari anggaran publik wajib mempertimbangkan prinsip efisiensi, kewajaran harga, dan kesesuaian dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah. Bila tidak, potensi penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara terbuka lebar.
Lebih jauh muncul pula spekulasi bahwa penjual foto merupakan bagian dari tim sukses pasangan petahana dalam Pilkada 27 November 2024. Meskipun yang bersangkutan telah membantahnya. Harus diingat bahwa pembantahan itu tidak serta-merta menghilangkan persepsi publik. Dan seandainya benar keterlibatan tim sukses dalam kegiatan yang melibatkan anggaran negara akan menimbulkan konflik kepentingan yang serius, apalagi jika kegiatan tersebut dilakukan tanpa transparansi dan mekanisme yang legal.
Ketua Komisi I DPRD Tubaba, Yantoni, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap penjualan foto dengan harga tidak masuk akal tersebut. Sikap ini patut diapresiasi. Namun pertanyaan lebih besar perlu dijawab oleh Pemerintah Kabupaten Tubaba. Mengapa tidak ada anggaran resmi untuk pengadaan foto kepala daerah dan wakilnya yang bisa langsung disalurkan ke sekolah dan tiyuh tanpa harus membeli sendiri ?
Jika memang pengadaan foto resmi merupakan kebutuhan seremonial negara, semestinya menjadi bagian dari anggaran pemerintah, bukan dibebankan kepada institusi bawah yang notabene dibiayai dari APBN/APBD juga.
Dalam konteks ini sudah semestinya Bupati dan Wakil Bupati bersikap. Publik menanti sikap tegas mereka untuk meluruskan persoalan ini. Diam dalam isu seperti ini dapat dimaknai sebagai pembiaran atau bahkan restu diam-diam atas harga yang tak masuk akal itu.
Polemik “penjual foto” bukan hanya urusan jual beli semata melainkan soal kepantasan moral, etika pemerintahan, serta tata kelola anggaran yang bersih dan bertanggung jawab. Ini adalah ujian integritas bagi semua pihak yang terlibat. Jika dibiarkan, praktik ini akan menjadi preseden buruk bahwa kekuasaan dapat digunakan untuk memaksa, menyusupi, dan mengeruk keuntungan bahkan dari hal-hal yang tampak sederhana.
