Oct, 20/2024
Jakarta – Sebanyak 17 menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf dirangkul lagi Prabowo Subianto untuk mengisi posisi kabinet Prabowo-Gibran. Termasuk juga sederet figur patronase Jokowi yang bakal mengisi posisi wakil menteri serta kepala badan/lembaga non kementerian.
Langkah politik Prabowo ini karuan saja membuat ruang publik riuh oleh pemikiran kritis sejumlah kalangan. Terlebih dari kalangan aktivis masyarakat sipil, kelompak menengah baru, hingga masyarakat biasa.
Selain mengkritisi portofolio, latar kinerja dan lain-lain dari bekas menteri dan paronase Presiden Jokowi yang dirangkul Prabowo dalam kebinetnya, juga mengkritisi kuantitas dan konstruksi kabinetnya yang dinilai banyak figur yg tidak layak dan kelewat tambun.
Ketua Umum PDKN (Partai Daulat Kerajaan Nusantara), Parpol Nonkontestan Pemilu 2024, Dr. Rahman Sabon Nama, menyebut langkah politik Prabowo Subianto mengonstruksi bangunan kabinetnya nyaris menyerupai Kabinet 100 Menteri bentukan Soekarno pada 1966.
“Sebentuk dan serawut wajah Kabinet Pasca G30S/PKI yang hanya seumur jagung, dari 24 Pebruari sampai 27 Maret 1966, lalu bubar jalan,” kata Rahman Sabon dalam suasana pengambilan sumpah Prabowo-Gibran di Gedung DPR/MPR, Ahad (20/10/2024).
Alumnus Lemhanas RI ini tidak menafikan bahwa strategi pembentukan kabinet Prabowo yang sedemikian tambun, tentu terkandung maksud, agar eksekusi visi dan program pemerintahan Prabowo lebih terfokus dan efektif dalam pencapaian.
“Akan tetapi secara analisis dan kontemplatif,” kata Rahman, “pilihan sejumlah menteri, wamen, kepala badan/lembaga yang terkesan ‘Jokowistis’ menimbulkan kekhawatiran dan pesimistis publik dalam pencapaian tujuan visi dan program Prabowo yang dijanjikan pada kampanye Pilpres.”
Sikap kekhawatiran dan pesimistis itu, lebih dilatari oleh kinerja sementara menteri eks Jokowi yang terbukti gagal bahkan ditengarai luas di ruang-ruang publik terindikasi banyak yang bermasalah dengan hukum.
