Namun dalam pemotongan anggaran tersebut pemerintah bermaksud untuk melakukan efisensi anggaran yang tidak vital. Pemotongan anggaran ini dilakukan sebab dari Outcome atau hasil akhir yang tidak berjalan dengan harapan dan dampak ke masyarakat itu sendiri. Banyak kementerian dan lembaga yang mementingkan kewajaran laporan keuangan dibandingkan dengan ketercapaian target kinerja.
Efisiensi anggaran dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 harus dilakukan dengan pendekatan yang strategis dan terarah. Jika dilakukan dengan benar, efisiensi ini dapat meningkatkan produktivitas nasional, menurunkan ICOR, serta memperkuat stabilitas fiskal dan daya saing ekonomi Indonesia.
Tujuan efisiensi anggaran adalah untuk mengoptimalkan penggunaan dana dan sumber daya, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas hasil yang diperoleh.
Mengkutip kebijakan pemerintah Efisiensi anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Namun, kebijakan ini menuai kritik karena dianggap kontradiktif dan berpotensi berdampak negatif bagi pelayanan publik.
Menanggapi seruan demo mahasiswa, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan Presiden Prabowo menghormati 13 tuntutan mahasiswa. Ia juga bilang pemerintah menerima aspirasi tersebut dengan tangan terbuka.
Demokrasi, dalam konteks pemerintahan, adalah sistem di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih, dengan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan partisipasi aktif.
Yang menghawatirkan kalau akademisi mengatasnakan rakyat berharap pada dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalahnya maka yang timbul adalah menghakimi sendiri, menyelesaikan sendiri masalahnya..sesuatu yang sangat kita tidak harapkan terjadi, dan itu sudah sering kita saksikan. Demokrasi semakin kelabu.
Namun optimis harus tetap terjaga..semoga demokrasi diiringi penegakan hukum yang sepantasnya. Katanya ini semua adalah proses.. semoga berproses ke arah yang lebih baik..
