Jakarta – Gubernur Lampung, Mirza, baru-baru ini bertemu dengan Ketua MPR RI untuk menyampaikan aspirasi dari ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat Lampung terkait unjuk rasa damai yang berlangsung pada Senin, 1 September 2025. Aksi tersebut, yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, menyoroti 10 tuntutan utama kepada pemerintah.
Unjuk rasa ini tercatat berlangsung dengan damai, mencerminkan kedewasaan masyarakat Lampung dalam menyampaikan aspirasi melalui jalur demokrasi. Gubernur Mirza berharap, dengan penyampaian langsung aspirasi ini kepada Ketua MPR RI, suara mahasiswa dan masyarakat Lampung dapat didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan di tingkat nasional.
10 (Sepuluh) tuntutan aksi tersebut meliputi: pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, pemotongan tunjangan dan gaji DPR, penghentian penggunaan pajak rakyat sebagai alat penindasan, desakan kepada Presiden Prabowo agar memecat menteri bermasalah, restrukturisasi partai politik yang kadernya duduk di eksekutif maupun legislatif, peningkatan gaji dosen dan guru, reformasi total Polri serta penegakan keadilan bagi almarhum Affan Kurniawan, penolakan RKUHAP yang dinilai merugikan rakyat, penolakan efisiensi di sektor pendidikan dan kesehatan, hingga pembebasan lahan untuk petani Anak Tuha serta reformasi agraria di Lampung.
