Sementara untuk perhitungan caleg masih sama was was menunggu hasil perhitungan di Form C1, para caleg yang sampai saat ini masih dalam pemantauan dan pengawasan perhitungan Kertas Plano di tingkat kecamatan. Disisi lain perhitungan quick count lembaga survey juga sudah dapat dipantau di masing masing dapil wilayah baik dari para caleg DPR RI, Caleg DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten.
Panik tidak jika suara seorang caleg tidak sesuai ekspetasi. Tentunya sangat panik apalagi para caleg yang sudah totalitas menghabiskan biaya banyak hasilnya tidak sesuai harapan. Bahkan mungkin uang yang ditabur untuk meraih dukungan dan dipilih sama sekali tidak membuahkan hasil alhasil zong. Kondisi ini akan membuat tekanan phykologis dan mental caleg gagal nantinya. Rasa malu di tetangga dan masyarakat akan menjadi beban yang berat bagi caleg bersangkutan.
Pemilu 2024 mungkinkah ada potensi kecurangan? . Berdasar dari berbagai informasi di lapangan terdengar kasak kusuk adanya kecurangan. Bahkan terjadi demo oleh kubu yang merasa menemukan kecurangan ke KPU. Siapa yang melakukan kecurangan jika memang itu terjadi?. Kita semua tahu bahwa petugas Pemilu di setiap TPS di jaga ketat, diawasi oleh banyak lembaga resmi dan masyarakat. Apakah hal ini masih bisa terjadi kecurangan?. Jika terjadi kecurangan artinya fungsi lembaga lembaga pemilu yang terlibat ada tekanan politik atau mungkin terjadi salah tulis dan rekap.
Maka dari itu Form C1 kata salah satu Bapilu partai Gerindra menjadi penting bagi para caleg untuk menuntut para saksinya jeli dalam pencatatan di TPS. Sebab hal ini akan rentan jika di TPS tidak ada saksi caleg. Hal yang bisa terjadi adalah pergeseran suara yang didapat ke caleg lain dan rentan penggelembungan suara. Seperti yang terjadi pada seorang Caleg dari PKB di Lampung Tengah Dapil 4, suaranya jadi Nol digeser di nomor urut 3 masih satu partai dan marah marah hingga viral di Tik Tok.
Kemungkinan terjadinya kecurangan pemilu 2024 bisa saja terjadi karena faktor kelalaian human error atau unsur kesengajaan. Inilah yang perlu diawasi agar tidak terjadi permasalahan dan dapat menimbulkan kecacatan hasil pemilu yang tidak demokratis.***
