Salah satu pengurus aktif PDIP Kota Metro juga mengakui bahwa kegaduhan ini sudah menjadi pembahasan internal, termasuk dalam beberapa pertemuan PAC se-Kota Metro. Namun, hingga kini belum ada keputusan atau solusi yang diambil oleh DPC.
“Keluhan dari bawah sudah banyak. Kami juga sudah menyampaikan ke DPC, terutama saat peringatan Bulan Bung Karno 1 Juni lalu. Tapi belum ada tanggapan serius atau sikap konkret,” ujar PT.
PT berharap DPP atau Bidang Kode Etik partai segera turun tangan bila DPC tidak sanggup menyelesaikan masalah ini.
“Kalau DPC tidak berani ambil sikap, maka DPD harus turun. Ini soal etik, harus ada sidang etik. Jangan dibiarkan berlarut-larut karena bisa merusak citra partai menjelang 2029. Kalau perlu, DPP juga harus terlibat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya klarifikasi agar publik tidak menelan mentah-mentah isu yang beredar.
“Kalau memang tuduhan itu tidak benar, buktikan. Kita bisa sampaikan ke PAC, ranting, dan masyarakat. Tapi kalau tidak ada sikap, ini seolah-olah dianggap benar. Kita tidak ingin PDIP dicap tidak mampu menyelesaikan masalah internal,” tutupnya.
PDIP selama ini dikenal sebagai partai yang dekat dengan rakyat kecil (wong cilik), dengan narasi politik kuat dan kaderisasi yang militan. Sikap inklusif yang merangkul berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok Islam, membuat PDIP diterima luas oleh masyarakat.
Namun, jika situasi seperti di Kota Metro dibiarkan tanpa penanganan, ada kekhawatiran citra PDIP sebagai partai yang konsisten dan berpihak pada rakyat akan tergerus.
Sosok Megawati Soekarnoputri sebagai figur sentral PDIP selama ini menjadi magnet tersendiri. Oleh karena itu, masyarakat dan kader berharap, PDIP segera mengambil langkah tegas demi menjaga kepercayaan dan kesiapan menghadapi kontestasi politik mendatang.(*)
