Lampung Tengah – Ironis rumah wakil rakyat (DPRD) Lampung Tengah kosong ketika di demo Aliansi Lintas Antar Organisasi (ALAO). Didapat informasi dari staf kesekretariatan DPRD para anggota dewan baru ada acara Bimtek. Namun kondisi ini tidak menyurutkan semangat massa yang tergabung dalam Aliansi Media, LSM dan Ormas. Unjuk rasa yang digelar di halaman gedung kantor DPRD Lampung Tengah merupakan rangkaian dari unjuk rasa di kantor kejaksaan negeri Lampung Tengah. Kamis (16/10/25).
Unjuk rasa dijaga ketat dari Kepolisian dan TNI. Orasi di suarakan lantang oleh ketua LSM PGK dan Ketua Ormas Laskar Lamteng bersama massa pengunjuk rasa masih satu komando menuntut fungsi DPRD sebagai wakil rakyat jangan bercinta dengan eksekutif, sehingga fungsi DPRD jadi lemah syahwat alias mandul sebagai lembaga legislatif yang punya peran penting sebagai penyambung lidah rakyat.
Tugas utama DPRD adalah legislasi (membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah), anggaran (membahas dan menyetujui APBD), dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Selain itu, DPRD juga memiliki tugas untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah, serta memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah.
Mengawasi pelaksanaan Perda, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Tujuan: Memastikan program pembangunan berjalan sesuai anggaran yang telah disepakati, serta memastikan anggaran digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
