Sepulang dari ‘jalan-jalan’ di luar negeri, hampir tidak ada hasil apapun yang dibawa pulang. “Jangankan hasil kunjungan yang bermanfaat bagi rakyat, hasil untuk dirinya sendiri berupa perobahan pola pikir dan tingkah-laku, kinerja yang lebih baik, serta kontribusi pikiran yang bernas dalam penyusunan rancangan peraturan perundangan saja dapat dikatakan nol besar. Laporan hasil kunjungan diserahkan kepada staf untuk mengerjakannya, parah!” tambah lulusan pasca sarjana dari tiga universitas bergengsi di Eropa itu.
Sebenarnya, masih menurut Wilson Lalengke, kalau mereka memang mau belajar dan ingin mengenal sistem kerja parlemen di sebuah negara, misalnya, para Senator itu bisa cari informasi di internet, di perpustakaan e-library, atau meminta informasi dari perwakilan Indonesia di negara bersangkutan. “Segala sesuatu yang ingin dipelajari, ditelaah, dibahas, dikaji, dan seterusnya dari negara lain, bisa didapatkan informasinya melalui banyak cara, bukan harus berkunjung ke negara tersebut. Apa gunanya Kedubes Indonesia di luar negeri jika untuk mendapatkan informasi saja para anggota dan pejabat di dalam negeri harus cawe-cawe keluar negeri?” kata Wilson Lalengke heran.
Oleh karena itu, wartawan senior yang sangat anti korupsi ini mendesak agar dana kunjungan keluar negeri DPD RI dan lembaga-lembaga lainnya diblokir saja. “Sebaiknya Pemerintah melalui menteri terkait meminta penjelasan detail tujuan dan target hasil kunjungan keluar negeri kepada instansi terkait sebelum dana perjalanan mereka dicairkan. Jika tidak jelas atau tidak bermanfaat bagi rakyat, dananya tidak perlu dibayarkan, biarkan saja mereka biayai masing-masing,” tegas Wilson Lalengke mengakhiri pernyataannya. (APL/Red)
