LAMPUNG TIMUR — Dalam negara hukum, kekuasaan pemerintahan tidak hanya diuji dari apa yang dikerjakan, tetapi juga dari apa yang dijelaskan kepada publik. Sebab dalam tata kelola pemerintahan modern, transparansi bukan sekadar etika komunikasi pemerintah — melainkan fondasi akuntabilitas negara kepada rakyat.
Polemik dugaan persoalan legalitas bangunan yang digunakan Yayasan Baitul Muslim Lampung Timur di Kecamatan Way Jepara kini berkembang jauh melampaui sekadar persoalan administratif bangunan.
Isu ini mulai menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar:
sejauh mana pemerintah menjelaskan tindakan yang telah mereka lakukan kepada masyarakat.
Perhatian publik terhadap persoalan ini meningkat setelah Yayasan Konsumen Berdaya Abadi (YKBA) Sumbagsel melayangkan somasi resmi kepada Bupati Lampung Timur serta sejumlah instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam pengawasan perizinan bangunan dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup.
Somasi tersebut membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai transparansi pemerintahan, akuntabilitas administrasi negara, dan hak masyarakat untuk mengetahui.
Pemerintah Datang ke Lokasi, Tetapi Hasilnya Belum Disampaikan
Di tengah berkembangnya polemik tersebut, sebuah video yang beredar melalui akun TikTok yang mengatasnamakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Timur menunjukkan bahwa tim dari sejumlah instansi pemerintah telah turun langsung ke lokasi sekolah untuk melakukan peninjauan lapangan.
Tim yang disebut terlibat dalam kegiatan tersebut meliputi:
DPMPTSP Kabupaten Lampung Timur
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Pendidikan
Pemerintah desa setempat
Peninjauan tersebut disebut dilakukan untuk menindaklanjuti laporan mengenai dugaan bangunan yang belum memenuhi persyaratan legalitas bangunan gedung serta ketentuan lingkungan hidup.
Namun hingga saat ini, hasil peninjauan tersebut belum dijelaskan secara resmi kepada publik, meskipun aktivitas peninjauan telah diketahui masyarakat melalui media sosial.
Di titik inilah pertanyaan publik mulai muncul.
Jika pemerintah telah datang dan memeriksa, apa sebenarnya hasil pemeriksaan tersebut?
Ketika Informasi Pemerintah Justru Muncul dari Media Sosial
Dalam praktik pemerintahan yang transparan, kegiatan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat biasanya disertai penjelasan resmi kepada publik.
Namun dalam kasus ini muncul situasi yang memunculkan perhatian masyarakat.
Informasi mengenai kegiatan pemerintah justru lebih dahulu diketahui melalui media sosial, sementara penjelasan resmi dari pemerintah daerah belum disampaikan.
