Pesisir Barat (Lampung) – Pelaksana Tugas LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Pesisir Barat angkat bicara terkait polemik adanya Dugaan pungutan liar (Pungli) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Krui, Pesisir Barat, Lampung.
Pelaksana Tugas LSM GMBI Distrik Pesisir Barat Sugeng Purnomo selaku Kordinator Divisi Investigasi LSM GMBI Provinsi Lampung menjelaskan akan meminta klarifikasi secara tertulis dugaan Pungli yang tengah terjadi di MAN 1 Pesisir Barat.
Sebab dugaan pungli mencoreng pendidikan di Lampung.
“Akan berkirim surat secara resmi ke Kepala Sekolah MAN, Ketua MKKS dan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung,”katanya.
Surat klarifikasi itu,akan menjadi bahan kajian LSM GMBI Pesisir Barat untuk mengambil langkah-langkah yang mendukung pendidikan dan tidak membebankan masyarakat.
“Kalau alasan menarik iuran untuk mendukung sarana dan prasarana ya itu tidak boleh, kan sudah ada dana BOS kemana itu dan BOS nya perlu dipertanyakan juga,”katanya.
Menurut hitungan sementara, bersumber data Dapodik, MAN 1 Pesisir Barat memiliki sekitar 1.068 siswa. Sedangkan iuran yang dipungut yaitu berjumlah Rp75 ribu setiap bulannya. Total jumlah Rp80.100.000 setiap bulan.
Total Rp961.200.000 setiap tahun.
“Kita lihat kemana aja dana itu, dan juga dana bos nya,”katanya.
Yang lebih mengejutkan, dalam kepengurusan Komite MAN 1 Pesisir Barat terdapat seorang oknum Polisi berinisial HO menjadi Bendahara Komite.
