d. perawatan sarana dan prasarana Sekolah Rp 450.368.500.
e. Pembayaran honor Rp 297.430.000. padahal ada 7 guru PPPK yang sudah menerima SK pada Juni tahun 2024 namun anggarannya tidak ada pengurangan pada tahap 2 tahun 2024.
Pada anggaran tersebut diduga di Mark-up oleh oknum kuasa pengguna anggaran bersama beberapa stafnya, guna untuk mendapatkan keuntungan Pribadi/kelompok.
Pada saat dikonfirmasi oleh beberapa awak media, diruang tamu PLH SMPN 1 Punggur yang berinisial (SA) didampingi dua guru, menjelaskan bahwa dia menjabat per Juni 2023, dan mengenai anggaran dana BOS telah kami realisasikan sesuai dengan ketentuan. Namun ada intonasi Kepala Sekolah terkesan berbicara nada tinggi menyela kepada awak media jika bertanya pertanyaan yang umum saja karena anda bukan BPK atau Inspektorat ketika disinggung tentang jumlah tenaga honor dan yang telah masuk di PPPK.
Terkait adanya perpustakaan yang didanai dari dana BOS, diduga ada penjualan buku kepada siswa yang di taruh di Koperasi sekolah. Yang jadi pertanyaan adalah apa fungsi perpustakaan dan literasi jika siswa masih harus beli buku. Seharusnya pembelian buku LKS dan sejenisnya tidak seharusnya anak membeli, karena dana BOS yang dianggarkan untuk perpustakaan jumlahnya ratusan juta.
“Penggunaan dana BOS memang harus di awasi agar tidak terjadi potensi salah sasaran dan dugaan adanya penyimpangan, karena pemerintah memberikan anggaran milyaran rupiah kepada sekolah dengan tujuan utama dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk meringankan beban biaya operasional sekolah, terutama bagi sekolah dasar dan menengah yang menyelenggarakan program wajib belajar. Dana BOS ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan non-personalia yang mendukung proses pembelajaran, seperti pengadaan alat pembelajaran, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan kegiatan pendukung lainnya,” himbau Ferry Arief Ketua DPC PWRI Lamteng. (Tim/med)
