Tubaba | Koordinator Lintas Organisasi Pers Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tubaba, Dedi Priyono, S.H, angkat bicara mengenai pemberitaan yang dilakukan secara kolektif oleh beberapa media yang tidak tergabung dalam lintas organisasi pers di Tubaba.
Sejumlah media tersebut mengangkat isu terkait program publikasi pembangunan melalui Dana Desa (DD) di Tubaba, yang disebut-sebut sebagai “Ajang Bancakan”.
Ketua PWI Tubaba menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan menunjukkan ketidakprofesionalan, bahkan memposisikan wartawan aktif di Tubaba tetap mengedepankan Kode Etik Jurnalistik dan bekerja dengan prinsip kolaboratif.
Menurutnya, Kerjasama media yang tergabung dalam Lintas organisasi pers Tubaba, tentu mengikuti regulasi pemerintah pusat sebagaimana telah ditegaskan dalam Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 dengan mewajibkan Pemerintah Desa mempublikasikan program pembangunannya.
Dijelaskan Ketua PWI Tubaba, Berkaitan dengan Publikasi dari Program DD telah diatur melalui Permendes PDTT, tinggal apakah desa ikut ketentuan itu atau tidak.
Sarana Publikasi diruang Publik, bisa di lakukan melalui Baliho, Media Elektronik, Media Cetak, Wabsite dan masih banyak lainnya, tentu dilakukan secara Swakelola.
“Saya pikir cukup jelas. Ini hak jawab seluruh media dalam Lintas Organisasi Pers Tubaba, dan harus dimuat, karena menyerang kehormatan, kerja-kerja profesi wartawan. ‘Mereka’ (red) mebuat berita seperti itu, karena tidak dalam Lintas Organisasi Pers Tubaba, jadi bisa jadi tidak tahu kondisinya.” kata Dedi Priyono, Minggu (3/10/2024).
Ketua PWI Tubaba juga menjelaskan, pada akhir tahun 2022, seluruh Organisasi Pers yang ada di Tubaba membentuk Forum Lintas Organisasi Pers Tubaba, kemudian melakukan langkah-langkah kerjasama dalam kegiatan program ekspose pembangunan realisasi pembangunan melalui program DD tahun 2023.
“Apdesi kita libatkan untuk memudahkan koordinasi dengan seluruh pemerintah tiyuh tentang Publikasi.” kata Dedi
