“Pers memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap informasi. Pers akan memastikan agar informasi yang diberikan adalah berita yang mengandung karya jurnalistik berkualitas,” paparnya.
Ia mengakui, dalam praktik di lapangan terkadang para jurnalis ada yang mengalami hambatan. Tidak menutup kemungkinan hambatan-hambatan itu diikuti dengan intimidasi dan kekerasan. Padahal fungsi pers adalah memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan kontrol sosial terhadap pelaksanaan demokrasi dan tugas-tugas pemerintahan.
Sedangkan anggota Dewan Pers, Asep Setiawan, dalam paparannya mengutarakan, pada survei terhadap 138 wartawan di 17 provinsi tiga bulan lalu ditemukan data beberapa hambatan terhadap wartawan. Sebanyak 36,9% mengaku pernah mendapat intimidasi atau ancaman terkait pemberitaan pemilu. Sekitar 32% tidak mengalami intimidasi atau ancaman. Sedangkan sisanya mengalami pelarangan liputan (15,6%), kekerasan fisik (6,6%), perampasan alat liputan (4,1%), dan serangan digital (3,3%).
Pelaku tindak kekerasan/intimidasi terhadap jurnalis, ujar Asep, juga bervariasi. Ada kekerasan yang dilakukan oleh timses/partai (33,3%), tidak tahu (29,4%), kandidat (11,9%), simpatisan (7,1%), penyelenggara pemilu (5,6%), dan preman/orang suruhan (4%).
Para jurnallis yang menjadi responden, kata Asep, umumnya juga menghendaki adanya perlindungan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Sebanyak 58% berharap ada pengamanan dan perlindungan, 45% mengharapkan pedampingan dan bantuan hukum, 9% memerlukan layanan pemulihan. Sedangkan sekitar 21% tidak membutuhkan apa-apa.
Dalam acara dialog tersebut hadir anggota Dewan Pers, Totok Suryanto; Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispen AU), Marsma Agung Sasongkojati; Kadispen AL, Marsekal Pertama I Made Wira; Kadispen AD, Brigjen K Sianturi; dan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan. Hadir pula anggota Komnas HAM, Pramono Ubaid Tontowi; dari Komnas Perempuan, Olivia Salampessy, dan Kabag Humas Komisi Pemilihan Umum, Reni Rinjani, dan perwakilan kosntituen Dewan Pers.
