Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, rencana defisit 2,7% itu cukup berat. Belum termasuk program presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menilai APBN harus menanggung defisit karena tidak ada lagi windfall harga komoditas, penerimaan PPh badan yang turun, dan tertekannya daya beli kelas menengah karena kenaikan PPN. Ia berharap pelebaran defisit itu tak menjadi alasan menaikkan harga-harga yang diatur pemerintah (administered prices) sehingga menciptakan inflasi lebih tinggi. Ia berharap Prabowo-Gibran menjaga defisit di bawah 2,7% tahun depan, dengan mempertimbangkan program-programnya termasuk makan bergizi gratis.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah, meminta pemerintah mempertimbangkan kembali proyek-proyek yang bersifat “kejar tayang”. Dalam rapat kerja penyampaian laporan APBN semester I-2024 dengan Menkeu, Said meminta, pelaksanaan proyek-proyek yang tidak terlalu signifikan untuk menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja, dipertimbangkan ulang. Langkah tersebut untuk memastikan ruang fiskal tetap sehat, khususnya di tengah sentimen eksternal yang kurang menguntungkan, dan tidak mewariskan beban keuangan bagi pemerintahan berikutnya.
- Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mempersilakan Mendag Zulkifli Hasan untuk membentuk satgas impor ilegal. Menurut dia, impor ilegal harus ditindak secara hukum. Pemerintah, kata dia, sering membentuk satgas untuk memberantas berbagai bentuk barang impor ilegal. Keberadaan barang impor ilegal dikeluhkan sejumlah asosiasi ritel, antara lain Himpunan Perintel dan Penyewa pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI). Mereka menuding barang impor ilegal adalah biang kerok keterpurukan ritel dan industri sejenis dalam negeri.
Menindaklanjuti pertemuan dengan sejumlah asosiasi, Zulhas bersama Hippindo berencana membentuk satgas untuk mengurusi masalah produk impor. Tugas satgas ini, lanjut Zulhas, adalah untuk mengecek pemasaran barang-barang impor ilegal di dalam negeri. Selain itu, satgas juga akan melibatkan lembaga perlindungan konsumen, sejumlah asosiasi, hingga penegak hukum. Namun ia tak memberikan detail waktu pembentukan satgas karena masih akan dilakukan rapat lanjutan dengan berbagai pihak terkait.
- Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, mengaku tengah mencari tahu isi dari 26 ribu kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Jika isinya barang jadi, bisa memukul produk lokal karena kalah bersaing dalam harga. Sebagai pembina industri, Menperin berkepentingan mengetahui isi kontainer tersebut, dan wajib memitigasi barang-barang yang masuk ke dalam negeri. Ia sudah menanyakan ke Menteri Keuangan tapi belum ada jawaban. Sebelumnnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati telah melepaskan 16.451 kontainer yang tertahan di dua pelabuhan utama Indonesia. Total kontainer yang dilepas per 26 Mei 2024 itu, setara 62,3% dari total kontainer yang telah tertahan sebanyak 26.415.
TRENDING MEDSOS
Perbincangan didominasi narasi batalnya Jokowi berkantor di IKN pada bulan Juli ini. Jokowi beralasan, hal ini disebabkan infrastruktur seperti listrik, dan air belum siap. Jokowi juga mengatakan tidak mau buru-buru memindahkan IKN, dan bisa dilakukan setelah bulan Oktober. Media, buzzer dan netizen ramai merespons negatif narasi batalnya Jokowi pindah ke IKN.
HIGHLIGHT
- Proyeksi defisit APBN 2024 sebesar 2,7% terhadap PDB, mendekati batas 3% yang telah ditetapkan, seharusnya menjadi alarm. Ini angka tertinggi sejak 2005, di luar masa pandemi Covid, dan akan menjadi beban bagi pemerintahan yang akan datang. Benar bahwa rendahnya pendapatan negara, hanya naik Rp 18,6 triliun, karena penurunan harga komoditas. Tapi pengeluaran pun melonjak Rp 291 triliun. Salah satu penyebab kenaikan belanja K/L adalah keputusan menaikkan gaji ASN dan TNI serta tunjangan pensiunan sebelum pemilu. Anggaran belanja pegawai tercatat Rp 484,4 triliun, melonjak 17,5% dibandingkan 2023. Sementara belanja non K/L naik, salah satunya disebabkan belanja bantuan sosial (bansos). Sulit dibantah, tudingan pengeluaran itu ada kaitannya dengan Pemilu 2024.
- Menjadi perhatian, manuver DPR yang mendadak akan melakukan revisi UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Perubahan UU tersebut tidak diagendakan sebelumnya. Wakil Ketua DPR Achmad Baidowi beralasan, dalam politik setiap peluang pembahasan perubahan UU selalu ada, termasuk tiba-tiba membahas UU Wantimpres. Bisa jadi konstelasi politik mendatang membutuhkan UU yang akomodatif. Alasan Awiek tersebut menguatkan dugaan banyak kalangan hukum, yang menyebut bahwa banyak UU dibuat sekadar demi mengakomodasi kepentingan politik tertentu.
- Tidak ada respons publik yang berlebihan ketika Presiden Jokowi mengatakan belum bisa memastikan kapan dia akan mulai berkantor di IKN. Demikian juga dengan pernyataannya, belum bisa memastikan kapan Keppres pemindahan ibu kota akan diterbitkan. Tak ada respons, bukan berarti karena publik tidak peduli. Bisa jadi, telah terjadi ‘apatisme massal’ karena terlalu seringnya rezim Jokowi tidak menepati janji. Atau juga, publik jauh-jauh hari sudah memprediksi bahwa ‘proyek mercusuar’ bernama IKN itu, tak akan selesai sesuai target waktu seperti yang selama ini sering digembor-gemborkan oleh pemerintah.
Benediktus Danang Setianto
