Oct, 21/2024
Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Pasal 29 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah
Lampung Tengah – Sentra penegakkan hukum terpadu (gakkumdu) Lampung Tengah (Lamteng) seperti maraton menangani dugaan pidana pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 ini. Perkara satu belum atau baru selesai, masuk lagi perkara baru. Terbaru, adanya dugaan ketidaknetralan kepala kampung yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik praktis pada pilkada lamteng.
“Kami sudah melakukan pengkajian dan pendalaman laporan yang masuk, dan menindaklanjuti pelanggaran yang sudah memenuhi unsur untuk ditindak, ” Kata Imam Nurrohim,S.HI Koordiv Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi.
Setelah sebelumnya bawaslu Lamteng meregistrasi temuan dugaan pelanggaran pidana yaitu adanya dugaan keberpihakan kepala kampung Astomulyo kecamatan punggur, inisial SW, yang memanfaatkan jabatannya dengan mempengaruhi linmas, rt, dan warganya untuk memilih calon bupati Musa Ahmad pada pilkada 2024 dalam sebuah forum resmi acara kampung. Acara itu diduga diketahui oleh camat dan beberapa ASN di lingkungan kecamatan punggur lamteng.
