Oleh: Denny JA
Jakarta – “Perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah.” Kata bijak Lao Tzu ini menggambarkan perjalanan panjang yang harus dilalui seorang pemimpin yang ingin membawa perubahan besar.
Prabowo Subianto, hari ini, 20 Oktober 2024, dilantik menjadi presiden. Ia akan memulai langkah pertamanya sebagai nakhoda kapal besar bernama Indonesia. Sebuah kapal yang siap berlayar menuju kejayaan, namun arah dan kecepatannya bergantung pada tangan yang memegang kendali.
Skenario terbaik apa yang bisa diharapkan Indonesia kepada Presiden Prabowo?
Lembaga kredibel seperti Bank Dunia dan McKinsey memprediksi Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada tahun 2045-2050.
Di antara negara-negara dengan ekonomi besar, di tahun itu Indonesia akan bergabung dengan Cina, India, dan Amerika Serikat di puncak ekonomi global.
Saat ini, Indonesia berada di peringkat ke-16 ekonomi dunia. Perjalanan untuk naik 12 peringkat dalam 20 tahun ke depan adalah pencapaian besar, tetapi bukan tidak mungkin jika ditangani dengan strategi yang tepat.
Jika dalam 20 tahun Indonesia bisa melompat naik dari peringkat 16 dunia (2024) menjadi peringkat 4 dunia (2045), berarti rata-rata setiap lima tahun, peringkat Indonesia naik 3 tingkat.
Inilah skenario terbaik yang bisa dibuat Prabowo untuk Indonesia. Di akhir jabatannya yang pertama (2029), peringkat ekonomi Indonesia melonjak tiga tingkat, sesuai dengan hitungan di atas, dari peringkat ke-16 menjadi peringkat ke-13 dunia.
Di akhir jabatannya yang kedua, jika terpilih kembali, Prabowo membawa Indonesia, naik tiga tingkat lagi, dari peringkat 13 dunia ke Top 10 negara terbesar dunia secara ekonomi di tahun 2034.
Bisakah Presiden Prabowo memberikannya? Ini adalah pertanyaan besar yang harus dijawab dengan lebih dari sekadar optimisme.
Pencapaian ini membutuhkan perhitungan matang, berdasarkan data, kebijakan ekonomi, tantangan global, dan tentu saja, kesadaran akan tantangan domestik yang tak bisa diabaikan.
Untuk mewujudkan skenario ini, Indonesia harus memiliki fondasi ekonomi yang kokoh. Pertumbuhan ekonomi perlu didorong oleh pilar-pilar penting seperti inovasi teknologi, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan modal manusia.
Teori pertumbuhan endogen menjadi sangat relevan. Teori ini menyatakan bahwa inovasi, modal manusia, dan kebijakan yang mendukung pendidikan serta riset adalah kunci utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang sebuah negara.
Prabowo harus menjadikan sektor-sektor ini sebagai prioritas dalam kebijakan ekonominya.
Namun, tantangan terbesar yang menghadang Prabowo adalah korupsi. Korupsi bukan sekadar masalah moral atau etika; ia adalah penyakit sistemik yang merusak tatanan ekonomi.
Prabowo sendiri sudah menyadari itu. Jauh-jauh hari ia sudah mengatakan kepada partai politik pendukungnya: Jangan menugaskan menteri cari uang dari APBN!
Korupsi ibarat karat yang menggerogoti mesin negara. Ketika dana publik disalahgunakan atau bocor, pembangunan infrastruktur terhambat, investasi tidak datang, dan masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan.
Transparency International membuat indeks. Di tahun 2014: Skor persepsi korupsi Indonesia adalah 34, dengan peringkat 107.
Di tahun 2023: Skor tetap di 34, namun peringkat turun menjadi 115.
Meskipun skor tidak berubah, penurunan peringkat menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu diperkuat.
Tanpa pemberantasan korupsi yang radikal, pertumbuhan ekonomi akan selalu berjalan tertatih-tatih, kehilangan momentum yang diperlukan untuk mencapai puncak.
Lebih dari itu, korupsi merusak kepercayaan investor internasional. Investor mencari stabilitas dan transparansi dalam lingkungan bisnis. Ketika birokrasi korup, investor enggan menanamkan modal mereka karena risiko yang tidak terprediksi.
Tanpa kepercayaan investor, terutama dari luar negeri, Indonesia akan kesulitan meningkatkan jumlah modal asing yang sangat penting untuk pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, korupsi juga memperburuk alokasi sumber daya. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan terbuang sia-sia.
Lebih lanjut, korupsi melemahkan kapasitas pemerintah dalam merespons tantangan global, seperti perubahan iklim, ketidakstabilan geopolitik, atau krisis kesehatan.
Tantangan besar lainnya yang tidak boleh diabaikan adalah rapor merah demokrasi Indonesia. Menurut Indeks Demokrasi, beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan kualitas demokrasi di Indonesia.
Economist Intelligence Unit membuat indeks demokrasi.
Di tahun 2014: Skor demokrasi Indonesia adalah 6,95, menempati peringkat 49.
Namun di tahun 2023: Skor Indonesia turun menjadi 6,53, dengan peringkat 56. Indeks demokrasi Indonesia menurun.
Kelemahan demokrasi ini tampak pada melemahnya lembaga-lembaga untuk check and balances, seperti melemahnya DPR dan partai politik.
Demokrasi yang sehat adalah fondasi penting untuk mencapai kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Tanpa demokrasi yang kuat, kebijakan ekonomi sering kali diambil tanpa konsultasi publik yang cukup, sehingga legitimasi dan dukungan terhadap kebijakan menjadi lemah.
