DGNews – Lampung Tengah | Dugaan Belanja manipulatif yang terjadi di Bappeda dan dinas PPKB kabupaten Lampung Tengah pada tahun anggaran 2024 pemeriksaan 2025 , cukup menarik animo masyarakat.
Begitu juga salah satu Ormas di provinsi lampung Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) Yang bermarkas di provinsi lampung.
Imausah, Selaku Orang yang di berikan mandat untuk memimpin Ormas GN-PK Provinsi lampung angkat suara mengkritisi temuan BPK Yang terjadi di dua OPD lampung tengah tersebut
Hal itu di sampaikannya melalui sekretarisnya Dedi Susanto dalam pernyataan resminya atas nama GN-PK
“Ini merupakan bukti preseden yang buruk sama pengelolaan anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat, dimana terjadi upaya manipulatif belanja yang patut di duga mengindikasikan mark up, gratifikasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan pada diri sendiri”
Lebih lanjut Dedi menyebutkan ” Jelas ini perlu di kulik lebih dalam, masa iya belanja pemesanan lewat e-katalog, tapi kok barangnya di beli di luar e-katalog”
“Jadi jelas ini ada upaya untuk mark up, dan juga pasti terjadi kuat dan mengental dugaan gratifikasi,makanya kami akan bentuk tim u tuk mengkaji ini dan akan melaporkan dugaan mark up dan gratifikasi kepada APH” Tutupnya memberikan keterangan
Seperti berita yang diangkat oleh media kami ini www.koreksinews.com kemarin Salah satunya adalah dugaan upaya Belanja manipulatif yang mengindikasikan kerugian negara sebesar 224.111.178 dan kondisi tersebut membuat tujuan kegiatan Belanja ATK dan Bahan cetak menjadi tidak termanfaatkan dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan sesuai perencanaan
Dalam kegiatan yang patut diduga manifulatif merugikan keuangan negara ratusan juta tersebut dilakukan oleh dua OPD yaitu BAPPEDA Dan Dinas PPKB
