“Keterbukaan anggaran bukan ancaman bagi pemerintah, justru menjadi cermin akuntabilitas. Jika permintaan sederhana ini terus diabaikan, publik tentu berhak bertanya, ada apa dengan pengelolaan APBD Lampung Timur,” ujarnya.
Di sisi lain, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp memberikan tanggapan singkat. Ia menyampaikan akan melakukan koordinasi internal.
“Nanti saya akan koordinasi dengan bagian hukum. Terima kasih, ini sekaligus untuk evaluasi kami,” tulisnya.
Meski demikian, YKBA menegaskan bahwa koordinasi internal tidak boleh menjadi alasan untuk menunda hak publik memperoleh informasi.
Organisasi tersebut menilai, keterbukaan anggaran adalah ukuran paling nyata apakah pemerintah benar-benar berpihak pada transparansi atau sekadar menjadikannya jargon.
Kini, bola berada di tangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Apakah laporan APBD 2025 akan dibuka secara terbuka kepada publik, atau justru diuji di ruang pengadilan. Publik berhak menilai sendiri, karena pada akhirnya uang APBD adalah uang rakyat, dan rakyat berhak tahu ke mana serta bagaimana uang itu dikelola.
