JAKARTA – Medan, sebuah kota yang dipenuhi cerita, kini menjadi saksi bisu perjuangan seorang warga bernama Legiman Pranata (Lk/58). Kisah tragisnya, yang melibatkan pencaplokan tanah dan keterlibatan anggota DPR RI, Sihar PH Sitorus, Fraksi PDIP, telah membawa Legiman ke Jakarta, mengadu nasib di Kementerian ATR/BPN. Sebuah kisah yang mengusik rasa keadilan, menyingkap tabir ketidakadilan, dan menggemakan harapan untuk penyelesaian yang adil.
Legiman, seorang warga Medan yang sederhana, kini menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan yang merenggut haknya. Tanah miliknya, yang dibeli secara sah sejak tahun 2000, kini terancam hilang. Pencaplokan yang dilakukan oleh Sihar Sitorus, anak almarhum DL Sitorus dan anggota DPR RI, bersama-sama dengan pihak BPN Medan dan aparat kepolisian setempat, telah berlangsung selama belasan tahun. Ini bukan sekadar perampasan tanah, melainkan perampasan harapan dan masa depan.
Kisah ini bukan sekedar cerita tentang tanah, melainkan tentang perebutan hak dan keadilan. Legiman, dengan tekad yang membara, telah menempuh perjalanan panjang menuju Jakarta. Ia berharap, di tengah hiruk pikuk ibu kota, suaranya dapat didengar dan keadilan dapat ditegakkan. Ia mengadu nasib di Kementerian ATR/BPN, tempat ia berharap menemukan solusi atas permasalahan yang telah menimpanya.
“Saya telah berjuang selama bertahun-tahun,” ungkap Legiman dengan suara bergetar, “Tanah ini adalah harapan hidup saya dan keluarga. Saya tidak ingin kehilangan semuanya.” Kesedihan dan kekecewaan yang terpancar dari matanya seakan menggambarkan betapa beratnya beban yang ditanggungnya.
Perjuangan Legiman tidak hanya berfokus pada pengembalian tanahnya. Ia juga menuntut pertanggungjawaban moral dan hukum atas keterlibatan Sihar Sitorus, anggota DPR RI. Dugaan keterlibatan Sihar Sitorus dalam pencaplokan tanah ini, ditambah dengan isu kepemilikan KTP ganda, semakin memperburuk citra kelembagaan DPR RI yang dihuni oleh oknum wakil rakyat pelaku penzoliman rakyat. Legiman berharap Badan Kehormatan DPR (BKD) dapat menyelidiki dan mengambil tindakan tegas terhadap anggota DPR yang diduga terlibat dalam pelanggaran hukum dan etika.
“Saya berharap kasus ini dapat diselesaikan secara tuntas,” imbuhnya. “Saya ingin keadilan ditegakkan, dan hak-hak saya sebagai warga negara dihormati.”
