Sedangkan data yang dapat diakses penerima bantuan P3-TGAI pada tahap II tahun 2025 Kabupaten Lampung Tengah P3A selaku penerima proyek tersebut adalah:
1 P3A Harapan Makmur Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah.
2 GP3A Way Sabah Bekri Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah.
3 P3A Karya Mulya Nuban III Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah.
4 P3A Agung Makmur II Gunung Sugih Lampung Tengah.
5 GP3A Way Manunggal Gunung Sugih Lampung Tengah.
6 P3A Sri Rejeki Gunung Sugih Lampung Tengah.
7 P3A Way Ulek Raman Selagai Lingga Lampung Tengah.
8 P3A Way Ulu Babak Selagai Lingga Lampung Tengah.
9 P3A Ngudi Makmur Seputih Banyak Lampung Tengah.
10 P3A Tani Makmur Seputih Banyak Lampung Tengah.
11 P3A Tirto Mulyo Seputih Banyak Lampung Tengah.
12 P3A Dwi Karya Trimurjo Lampung Tengah.
13 P3A Karya Tani Trimurjo Lampung Tengah.
14 P3A Adil Trimurjo Lampung Tengah.
15 P3A Tirta Karya Trimurjo Lampung Tengah.
16 P3A Tirta Jaya Trimurjo Lampung Tengah.
Di lain waktu media ini menghubungi, Samuelson Hansen Sianipar ST,M.Tech Sebagai Kepala Bidang OP SDA BBWS Mesuji Sekampung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, melalui telepon/pesan Whatsapp dengan nomor: +62 812-4103-XXXX, pada Jum’at 19 Februari 2026, untuk mendapatkan penjelasan terkait proyek hantu tersebut, Samuelson mengatakan, “Saya sudah meminta tim kelapangan untuk cek kondisi pak, sepertinya itu informasi lama yg disampaikan. Tks”. Nanti saya carikan infonya di desa tersebut, itu bukan P3TGAI pak,” ujar Samuelson Hansen Sianipar. Pekerjaan itu, bagian dari pekerjaan Inpres tahap 2 Bapak cek IG balai saja disana ada info terkait inpres. Silahkan di akses, Bapak ke bagian humas saja pak, atau tag ig balai agar mendapatkan jawaban yang sesuai. Bapak sudah coba lewat IG.
“Nanti saya tanyakan kenapa tidak direspon, Iya tanya saja disana pak, itu humasnya nanti respon, ada pesan ada contact, Ya bapak kasi saja lokasi yang dimaksud 16 itu dimana, biar dibantu cek oleh adminnya,” jelas Samuelson.
Tim media menilai pihak balai besar tidak transparan terkesan menutup-nutupi pekerjaan tersebut, diminta BPK dan Inspektorat serta Komisi IV DPRD Provinsi Lampung untuk turun lapangan mengkroscek pekerjaan tersebut, supaya pekerjaan tersebut bisa bermanfaat sesuai keperluan warga dan tidak ada indikasi penyimpangan anggaran terkait proyek Inpres apa P3A yang belum jelas kebenarannya.
Pada saat berita ini akan ditayangkan Samuelson, menyampaikan melalui pesan Whatsapp, “Saya bukan bagian itu pak, silahkan dengan humas dan hukum di balai yg verifikasi berita”. tutupnya.
(Tim).
