Lampung Tengah – Banyaknya pekerjaan pembangunan Infrastruktur di Lampung Tengah yang menjadi temuan BPK maupun lembaga audit independent menarik perhatian timsus Jurnalis yang tergabung dalam wadah DPC PWRI Lampung Tengah. Kasus kasus dugaan korupsi yang telah masuk laporan di APH perlu dikawal ketat agar tidak macet di persimpangan jalan karena ada penanganan kasus kasus hukum yang diduga mandul karena adanya dugaan gratifikasi dan Markus yang ingin ambil keuntungan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok sehingga kasus kasus penanganan hukum terhenti dengan alasan tidak cukup bukti yang sebetulnya cukup bukti.
” Hukum masih tumpul keatas tajam kebawah, sehingga penangan kasus hukum banyak yang timpang tidak menjunjung tinggi asas keadilan hukum terlihat berpihak pada yang punya uang dan punya pengaruh politik,” Kata Ferrie Arief Ketua PWRI Lamteng.
Keadilan hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang mengacu pada kesetaraan, keseimbangan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu di mata hukum. Ini adalah tujuan utama hukum untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan hak-hak mereka, tidak ada yang sewenang-wenang, serta hukum ditegakkan secara benar untuk mencapai hasil yang etis dan menyeluruh bagi masyarakat.
