KUTAI TIMUR – Di ruang mediasi yang dipenuhi tatapan serius, Kepala Desa Martadinata Sutrisno, melangkah mantap menuju mikrofon. Ia menyinggung Kampung Sidrap dijadikan sebagai kepentingan politik.
“Polemik Sidrap ini lebih kental nuansa politik yang mencuat setiap lima tahun sekali,” kata Sutrisno dengan lantang siang itu.
Ia tak sekadar berkomentar, tetapi melempar tantangan langsung kepada Wali Kota Bontang untuk membuktikan kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke Sidrap sejak ketentuan hukum berlaku.
“Tidak ada satu rupiah pun yang dikucurkan ke wilayah kami,” tegasnya.
Pernyataan itu sontak menarik perhatian. Di barisan depan duduk Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, serta sejumlah pejabat provinsi dan daerah. Di belakang mereka, warga Sidrap menyimak dengan ekspresi beragam. Sebagian mengangguk, sebagian lain terdiam.
Sengketa ini memiliki riwayat panjang.
