Lampung Tengah – Isu dugaan rencana pengondisian paket proyek pekerjaan tahun anggaran 2026 di Kabupaten Lampung Tengah mulai mencuat ke ruang publik. Informasi yang beredar menyebutkan adanya dua kelompok berbeda yang diduga tengah menyiapkan skema pengaruh terhadap birokrasi dan proses pengadaan proyek pemerintah daerah kabupaten lampung tengah, Rabu, (04/02/2026)
Diduga Kelompok pertama disebut-sebut melibatkan mantan (T.S) dan pejabat daerah bersama sejumlah mantan orang terdekat bupati A.w, dan mereka saat ini diduga sudah membentuk tim, yang diduga berupaya mengatur paket-paket proyek strategis melalui pengondisian Unit Layanan Pengadaan (ULP). Dalam isu tersebut, kelompok ini ditengarai berusaha memengaruhi proses lelang dengan cara membangun tim dan kedekatan dan koordinasi dengan pihak ULP tentunya pucuk Ulp.
Sementara itu, Diduga kelompok kedua dikabarkan memiliki agenda berbeda, yakni ingin mengatur penempatan kepala dinas (Kadis) di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Lampung Tengah. Langkah tersebut diduga bertujuan untuk mengamankan kepentingan kelompok dalam jangka panjang, khususnya terkait kebijakan dan pelaksanaan proyek pemerintah daerah.
Menanggapi isu tersebut, tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya dan hanya diinisialkan W, menyampaikan kekhawatirannya. Ia menilai, apabila benar rencana besar dua kelompok tersebut ada dan terlaksanakan maka kondisi ini sangat berbahaya, terlebih di tengah situasi birokrasi Lampung Tengah yang dinilai belum sepenuhnya stabil pasca oprasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan mantan bupati A.W
“Ini sangat disayangkan jika benar ada rencana pengondisian proyek dan jabatan. Dampaknya bisa fatal bagi tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik,” ujar W.
